untuk penukaran mileage (poin penghargaan) yang cukup menguntungkan bagi penumpang Garuda sebanyak 400.000 orang dan China Airlines memiliki 1,4 juta member. Menurut Emirsyah, kesepakatn kerja sama itu juga mencakup pelatihan (pilot simulator pilot training coorporation), baik memanfaatkan fasiltas tersebut yang dimiliki Garuda Indonesia maupun China Airlines. Sementara itu, Dirut China Airlines Huang-Hsiang Sun mengatakan melalui kesepakatan kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan trafik antar kedua negara dan terbukanya peluang bagi pengembangan kerja sama kedua maskapai di masa mendatang. Perjanjian kerja sama itu, lanjutnya, merupakan kelanjutan dari kerja sama code sharing pada rute Jakarta-Taipei-Denpasar. Di mana China Airlines bertindak sebagai operating party yakni maskapai yang menerbangi rute itu, sedangkan Garuda sebagai marketing party atau menjual tiketnya. ''Dalam hal ini Garuda diberi hak menjual sebanyak 45 seat per hari pada rute Denpasar-Taipei dan 30 seat untuk rute JakartaTaipei,'' ujarnya. Sun mengatakan sekarang ini kerja sama joint freighter Garuda Indonesia-China Airlines untuk tujuan ke Amerika dan dalam waktu dekat juga akan menambah negara tujuan yaitu Australia. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan mengatakan kesembilan maskapai penerbangan yang diputuskan bersalah oleh Komite Pengawas Persaingan Usaha karena terbukti melakukan kartel fuel surcharge atau penggantian biaya bahan bakar dipastikan mengajukan banding. Informasi itu ia peroleh dari Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Kesembilan maskapai penerbangan tersebut adalah Garuda Indonesia Airlines, Sriwijaya Air, Merpati Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Batavia Air, Lion Air, Wings Batavia Air, Kartika Airlines, dan Travel Express Aviation Services. Mereka dikenakan denda total Rp 587 miliar dan ganti rugi Rp 507 miliar. Menurut Ervan, Kementerian Perhubungan dalam kasus ini hanya berperan sebagai regulator, karena kebijakan fuel surcharge pada dasarnya ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Pada saat Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2002 dikeluarkan, harga avtur masih Rp 2.700 per liter, namun kKemudian harga avtur melonjak hingga Rp 10.000 per liter pada 2006. "Harga avtur di mana-mana sama. Yang membedakan tarif pesawat adalah jarak dan jenis pesawat. Kalau dianggap kartel, itu wewenang KPPU," ujar Bambang. Ia mengaku tidak tahu denda dan ganti rugi akan digunakan untuk apa karena itu merupakan wewenang Komite Pengawas. Sebelumnya, sembilan maskapai penerbangan yang diputus bersalah oleh Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melakukan kartel fuel surcharge belum membayarkan denda dan ganti rugi. Putusan itu dijatuhkan oleh Komite Pengawas pada 4 Mei lalu. Mereka dinilai
7 tahun yang lalu